Kebijakan

Berita terpilih seputar kebijakan dan profil kebijakan pemerintah di semua sektor. Referensi berita bagi pelaku usaha dan pemangku kebijakan.

Sebulan Pemberangkatan Umrah, Ini Evaluasi dan Langkah Perbaikan Kemenag

Sebulan Pemberangkatan Umrah, Ini Evaluasi dan Langkah Perbaikan Kemenag

Pewarta : Susilawati | Editor : Nurul Ikhsan Bantenbisnis.com - Keberangkatan jemaah umrah Indonesia sudah berlangsung hampir satu bulan. Pertama kali diberangkatkan pada 8 Januari 2022, kini sudah lebih 8.000 jemaah Indonesia yang terbang ke Arab Saudi untuk beribadah umrah. Sejumlah catatan evaluasi mengemuka, salah satunya terkait dengan pelaksanaan karantina kepulangan dan layanan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, pihaknya telah menggelar evaluasi bersama lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah. Selain Kemenag, evaluasi diikuti juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, Satgas…
Lanjut Baca
Genjot Investasi, Menperin: Jumlah dan Luas Lahan Kawasan Industri Meningkat

Genjot Investasi, Menperin: Jumlah dan Luas Lahan Kawasan Industri Meningkat

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan Bantenbisnis.com - Kementerian Perindustrian terus berupaya mengembangkan jumlah kawasan industri di Indonesia sebagai lokasi investasi yang menarik. Langkah ini diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Perkembangan kawasan industri di Indonesia mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun luas lahan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Dialog Nasional dengan tema “Strategi Meningkatkan Daya Saing Kawasan Industri Indonesia” di Jakarta, Kamis (27/1). Hingga Januari 2022, terdapat 135 perusahaan kawasan industri dengan total luas lahan sebesar 65.532 hektare yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi dan…
Lanjut Baca
KPK Dukung Kemenkes Bentuk Sistem Pengadaan Tersentralisir untuk Cegah KKN

KPK Dukung Kemenkes Bentuk Sistem Pengadaan Tersentralisir untuk Cegah KKN

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik Bantenbisnis.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (purn) Firli Bahuri, M.Si, akan mendukung dan membantu Kementerian Kesehatan dalam proses membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tersentralisir. Biro ini merupakan portofolio terbaru di lingkungan Kemenkes yang rencananya akan mulai beroperasi di bulan Februari 2022. Ketua KPK mengapresiasi inisiatif Kemenkes dalam pembentukan Biro ini mengingat pengawasannya akan lebih terpusat dan personil yang ditugaskan akan lebih fokus serta sistem pengadaan yang digunakan melalui e-catalog sektoral akan meningkatkan transparansi. Ia mengingatkan apapun jabatannya setiap orang punya tanggung jawab mewujudkan Indonesia bersih dari Korupsi,…
Lanjut Baca
Keren! WH dari 29 Gubernur yang Taat Aturan UMP

Keren! WH dari 29 Gubernur yang Taat Aturan UMP

Pewarta : Anita Maudi | Editor : Heri Taufik Bantenbisnis.com - Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim, meskipun diserang gelombang aksi buruh, dia tetap konsisten dengan keputusannya. Sementara 5 Gubernur lainnya disurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lantaran sudah melanggar ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan. "Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan…
Lanjut Baca
Omicron Masuk Indonesia, Pemberangkatan Jemaah Umrah Ditunda Hingga 2022

Omicron Masuk Indonesia, Pemberangkatan Jemaah Umrah Ditunda Hingga 2022

Pewarta : Susilawati| Editor : Nurul IkhsanBantenbisnis.com - Pemberangkatan jemaah umrah Indonesia kembali ditunda hingga tahun 2022. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, keputusan ini diambil usai adanya imbauan dari Presiden RI dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, serta setelah pihaknya menggelar rapat dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi Covid-19, terlebih setelah adanya varian baru Omicron. Untuk itu, keberangkatan jemaah umrah kembali ditunda hingga awal tahun 2022. Kita berharap kondisi segera membaik," terang Hilman di Jakarta, Sabtu (18/12/2021). Menurutnya, secara…
Lanjut Baca
Kemendag Cabut Aturan Wajib Kemas Minyak Goreng Sawit

Kemendag Cabut Aturan Wajib Kemas Minyak Goreng Sawit

Pewarta : Susilawati | Editor : Heri Taufik Bantenbisnis.com - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan, Pemerintah mencabut kebijakan minyak goreng dalam Kemasan yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2022. Pencabutan dilatarbelakangi tingginya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan melihat kondisi Indonesia yang masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Pemerintah sangat memahami kondisi yang terjadi saat ini, dimana di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, masyarakat dihadapkan pada tingginya harga minyak goreng yang terjadi beberapa waktu ini dan seiring dengan naiknya harga CPO internasional,” ujar Oke dalam konferensi pers virtual di…
Lanjut Baca
Buruh Protes Besaran UMK 2022, Gubernur Banten Tetapkan Upah Sesuai Aturan Pengupahan

Buruh Protes Besaran UMK 2022, Gubernur Banten Tetapkan Upah Sesuai Aturan Pengupahan

Pewarta : Anita Maudi | Editor : Nurul Ikhsan Bantenbisnis.com, Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), akan tetapi penetapan tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah buruh di Banten. Sejumlah buruh melakukan aksi demo atas penolakan penetapan Upah Minimum Kabupaten yang telah direkomendasikan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota ke Provinsi Banten. Juru bicara Gubernur Banten Ujang Giri mengatakan bahwa penetapan UMP dan UMK telah sesuai aturan yang berlaku. "Penetapan besaran UMK sudah diikat oleh undang-undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, gubernur telah menjalankan amanah undang-undang…
Lanjut Baca
Guru Honor SMA/SMK/SKH Negeri Banten Berhonor 4,5 Juta, Jubir WH: Fakta

Guru Honor SMA/SMK/SKH Negeri Banten Berhonor 4,5 Juta, Jubir WH: Fakta

Pewarta Anita Maudi | Editor : Nurul Ikhsan Bantenbisnis.com - Juru Bicara Gubernur Banten Ujang Giri membenarkan soal besaran honorarium 4,5 juta para guru honorer SMA/SMK/SKH Negeri di Provinsi Banten. "Ia betul itu fakta, kisaran honorarium yang diterima bisa mencapai 3 sampai 4,5 jutaan perbulan nya," ujar pria yang akrab disapa Ugi, kepada Wartawan, Sabtu (13/11/2021). Ugi mengatakan bahwa itu bentuk komitmen Gubernur Banten Wahidin Halim dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan di Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan Pemprov Banten yaitu menaungi SMA/SMK/SKH. "Pak Gubernur sesuai dengan kewenangannya SMA/SMK/SKH dibawah naungan Pemerintah Provinsi tentunya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan…
Lanjut Baca
HMI Cabang Lebak Kritik Kebijakan Sekda

HMI Cabang Lebak Kritik Kebijakan Sekda

Pewarta : Anita Maudi | Editor : Nurul Ikhsan Bantenbisnis.com, Lebak - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak mempertanyakan dasar surat undangan kepada Camat se Kabupaten Lebak yang diedaran pada 15 Oktober 2021 lalu oleh Sekda Kab. Lebak dalam pengambilan keputusan sebuah kebijakan publik. “Sebagaimana mestinya sebuah kebijakan harus berjalan sesuai alur peraturan perundang-undangan, bahwa patut kita pertanyakan landasan dasar Sekda dalam mengeluarkan surat undangan kepada Camat se Kab. Lebak untuk memobilisasi Calon Kepala daerah dikediaman Jaya Baya yang syarat menuai polemik dan kritik dari publik,” tandas Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Mulyana dalam rilis yang diterima Bantenbisnis, Minggu (17/10/2021).…
Lanjut Baca
Kemenag dan Kemenkes Matangkan Konsep Integrasi Siskopatuh dan Peduli Lindungi

Kemenag dan Kemenkes Matangkan Konsep Integrasi Siskopatuh dan Peduli Lindungi

Pewarta : Anita Maudi | Editor : Nurul Ikhsan Bantenbisnis.com - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama terus mematangkan proses persiapan penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H.  Persiapan tersebut antara lain terkait pembukaan akses data sertifikat vaksin jemaah umrah dalam aplikasi peduli lindungi, serta integrasi aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kedua hal ini dibahas bersama oleh Tim Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Sistem Informasi Haji dan Umrah (Sihdu), Pusat Data dan Informasi Kemenkes, serta tim Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes. BACA JUGA : Penggelapan Dana Bantuan Bencana di Dinsos…
Lanjut Baca