Penggelapan Dana Bantuan Bencana di Dinsos Lebak, Aktivis Lebak Selatan Angkat Bicara

Pewarta : Anita Maudi | Editor : Nurul Ikhsan

Bantenbisnis.com, Lebak – Menanggapi kasus korupsi Bansos dana bencana di 14 Kecamatan di Kabupaten Lebak, diduga oleh oknum ET pejabat eselon III Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) OKP Lebak Selatan angkat bicara.

Repi Rizal selaku Ketua Umum Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (MATADEWA) sekaligus anggota FKK OKP Lebak Selatan mengatakan, yang dilakukan oleh ET merupakan perbuatan yang tidak terpuji serta harus ditindak tegas karena tidak bisa ditoleransi.

BACA JUGA : Konsultan Sebut Proyek Gedung Samsat Malingping Oleng, Kontraktor Susah Tagih Pembayaran

“Tidak ada nurani, bukan hanya soal nominal tetapi juga moralitas, mengingat ET adalah pejabat sosial yang seharusnya lebih mengedepankan hak masyarakat terlebih korban bencana khususnya di Kabupaten Lebak, bukan sebaliknya yang mengambil kesempatan dan keuntungan pribadi ditengah tangisan masyarakat, ini menunjukkan bahwa moralitasnya sudah cacat,” tegas Repi.

Sambung Repi, selain itu sanksi berupa penurunan jabatan dan pemecatan secara tidak hormat tidak cukup, dengan moralitas seperti itu tidak pantas berada di birokrasi pemerintahan yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat, dan semoga aparatur penegak hukum dapat menegakan keadilan sebagaimana mestinya.

BACA JUGA : Opini: Bersihkan Pilkades dari Penyakit Kronis Politik Uang

Di tempat yang sama, Ahmad Hidayatulloh Selaku Aktivis Muda HMI Cilangkahan menuntut kepada aparatur penegak hukum untuk bersikap tegas dan tanpa pandang bulu, yang mana menurutnya ini adalah sebuah parasit berbahaya dalam tubuh birokrasi di Lebak.

“Saya kira ini tidak bisa dibiarkan, ini jelas harus diberikan sangsi yang kuat dan buat dia jera, ini bukan lagi persoalan angka, tapi persoalan kredibilitas pemerintah kabupaten Lebak. Dimana ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten Lebak. Dan Jika hal ini dibiarkan kemungkinan ini akan menjadi parasit berbahaya bagi birokrasi kabupaten Lebak itu sendiri,” ungkap Ahmad.

Terakhir Ahmad mendorong agar masyarakat ikut mengawasi proses penegakan hukum terhadap ET dan meminta pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia juga berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali.

“Ayo sama-sama kita kawal proses penegakan hukum tersebut. Setiap hal yang merugikan masyarakat harus ditindak sesuai dengan seharusnya, jangan main-main terhadap hak masyarakat, dan semoga kejadian tersebut terjadi kembali khususnya di Lebak,” pungkasnya.

By Anita Maudi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ikuti Berita Menarik Lainnya