Opini: Bersihkan Pilkades dari Penyakit Kronis Politik Uang

Oleh Yosep Regita Firdaus – Aktivis, Ketua Ikatan Pemuda Pemudi Cikiruh Wetan, Kab. Pandeglang

Tahun ini ratusan desa di Povinisi Banten akan mengadakan Pilkades serentak. Dikutip di media Kabar Banten, sebanyak 694 Desa di 4 kabupaten di Provinsi Banten akan menggelar Pilkades serentak tahun 2021, antara lain di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Jumlah desa di Kabupaten Serang yang melaksanakan Pilkades serentak 2021 sebanyak 144 desa, Kabupaten Tangerang 77 desa, Kabupaten Lebak 266 desa dan Pandeglang 207 desa.

Pilkades merupakan harapan dari masyarakat untuk mencari sosok pemimpin yang mampu mengembangkan dan membawa desanya kian terus maju, baik disektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan keagaaman.

Jangan sampai diajang pilkades ini banyak terjadi kecurangan, dan hal-hal yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Karena saat pilkades, indikasi kecurangan dan politik uang rawan terjadi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang pada Minggu, 10 oktober 2021 lalu, dikutip melaluli Merdeka.com, sehari sebelum pencoblosan, delapan orang yang ditengarai sebagai tim sukses salah seorang calon kepala desa diamankan warga, dan diserahkan ke pihak kepolisian karena telah membagi-bagikan uang di Desa Ranca Kelapa, Kecamatan Panongan.

Saat ini, masyarakat sedang dihadapkan dengan penyakit dari wabah Covid-19, jangan sampai penyakit kronis dalam berdemokrasi yaitu politik uang ikut menyerang masyarkat, maka kita harus lawan bersama untuk menjauhi dan memberantas politik uang.

Politik uang jelas terkena sanksi pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 149 ayat 1 dan 2, berbunyi: (1) “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.” (2) “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji”.

Selain itu bagi tim sukses yang memberikan atau yang menerima uang, atau yang biasa di sebut serangan fajar kepada masyarakat agar memilih calon kepala desa yang didukung bisa terkena pidana sesuai Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 523 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap pelaksana peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kasus politik uang di helatan Pilkades yang terjadi di Kabupaten Tangerang dapat dijadikan motivasi untuk kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang, yakni di Desa Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik. Jangan sampai hanya karena uang dengan jumlah puluhan ribu atau ratusan ribu rupiah suara masyarakat untuk menentukan pemimpin desanya bisa terbeli.

Sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kebebasan, terlebih kebebasan menentukan pilihan untuk Pilkades ini, sesuai yang termaktub dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia. Jujur dan adil sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.”

Masyarakat jangan takut untuk berperan dalan membantu pemerintah, pihak penyelenggara Pilkades juga aparat penegak hukum jika terjadi kecurangan dan intimidasi dari tim sukses calon kepala desa, dan jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak penegak hukum, karena politik uang bagian dari pada penyakit yang harus kita lawan bersama.

Menurut Joshua Dressler, politik uang yang dalam perspektif anti korupsi sering disebut sebagai korupsi elektoral dengan korupsi politik. Kosupsi politik lebih condong pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan, sedangkan korupsi elektoral bisa meliputi pembelian suara dengan sejumlah uang dalam pemilu, menjanjikan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi atau bentuk yang lain. Hal ini dirasa sangat penting sebab antara keduanya saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. Biasanya korupsi elektoral cikal bakal terjadinya korupsi politik, sementara itu tumbuh dan berkembangnya korupsi politik dalam suatu negara memiliki korelasi yang kuat dengan tidak efektifnya kontrol sosial dan penegakan hukum.

Pencegaha politik uang menurut Dennis Chapman bahwa ada dua cara untuk mencegah terjadinya politik uang yakni pertama, melalui sistem abolisionistik yaitu menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya politik uang. Kedua, melalui sistem moralistik yakni pencegahan melalui siraman rohani keagamaan. Ketiga, mengoptimalkan penegakan hukum. Keempat, pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir. Kelima, adanya partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan politik uang.

By Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *