Konsultan Sebut Proyek Gedung Samsat Malingping Oleng, Kontraktor Susah Tagih Pembayaran

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan

Bantenbisnis.com, Lebak – Ketua Umum Ormas Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat menduga proyek Gedung Samsat Malimping saat ini progres pembangunannya tidak berjalan normal. Bahkan pihaknya menilai pekerjaan penyelesaian proyek tidak sesuai kalender hari kerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen kontrak kerja.

BACA JUGA : Ketum LPI Minta Gubernur Kaji Ulang Rencana Hadirkan Cristiano Ronaldo di Pembukaan Banten International Stadium

Pantauan LPI di lokasi proyek, Rohmat melihat jumlah pekerja berkurang, sementara pekerjaan yang harus diselesaikan masih cukup banyak. Ia juga mengatakan adanya aduan dari suplayer material pasir dan batu yang mengalami keterlambatan pembayaran hingga lebih dari satu bulan, dan belum lama ini baru bisa dibayarkan oleh pihak pelaksana pembangunan proyek. Keterlambatan pembayaran tentunya dikeluhkan oleh pihak rekanan suplayer.

Lanjut Rohmat, ada pengakuan dari salah satu konsultan yang tidak mau disebutkan namanya, yang mengatakan progres pengerjaan proyek telah berjalan selama 3 bulan tersebut baru selesai dikerjakan 25 persen. Karena kondisi keuangan sedikit tersendat, pihak pelaksana akan melakukan penagihan. Pihak konsulta meminta pihak LPI bisa membantu agar pelaksanaan proyek tidak mangkrak.

Pihak konsultan juga meminta sebagai pengawas dari eksternal jangan terlalu kritis dalam mensikapi persoalan dalam proses pengerjaan proyek di lapangan karena memang banyak sekali kekurangan dalam pengerjaan proyek tersebut. Namun dibalik persoalan yang ada pihak konsultan optimis target penyelesaian proyek bisa tercapai asal ketersediaan anggaran stabil dari pihak pelaksana dan user pemilik proyek.

BACA JUGA : KemenKopUKM dan Komisi VI DPR RI Tinjau Ruang Promosi UMKM di ASDP Merak

“Sedikit lucu kesan yang disampaikan oleh salah satu konsultan bahwa progres baru 25 persen, apakah mampu untuk mencapai target pengerjaan yang hanya menyisakan waktu 2 bulan lebih dengan segala problema. Sementara proyek Gedung Samsat jelas diduga keras bermasalah, karena dengan pengakuan tersebut sudah menggambarkan bahwa pengerjaan proyek sudah tidak sehat,” tandas Rohmat.

Atas permsalahan yang ada dalam proses pengerjaan proyek, LPI meminta Bapenda Provinsi Banten bersikap tegas melihat persoalan pengerjaan proyek Gedung Samsat Malimping.

“Bapenda Provinsi Banten bisa menilai dimana letak kesalahannya. Kita belum mengatakan temuan secara spesifik dari fisik bangunan ini. Secara teknis di lapangan saja sudah seperti ini, apalagi di teknis bangunan apakah dengan segala yang terjadi pihak Bapenda Provinsi Banten masih akan diam dan mengelak juga, sama halnya dengan kutipan kalimat Pak Sekban yang mengatakan bahwa tidak perlu tunduk pada Imen PUPR No 2 tahun 2020, yang jelas itu berkaitan dengan masa pandemi dan kami sebagai warga sekitar proyek yang merasakan ketakutan tersebut,” pungkas Rohmat.

By Adam Gumelar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ikuti Berita Menarik Lainnya